Hukrim Soal Munas KADIN di Sultra, Ini Tanggapan Ex Ketua BEM UHO By rightnewskendari Posted on June 7, 2021 538 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Linkedin KENDARI, RIGHTNEWS. COM – Kabar bahwa tuan rumah Munas Kadin VIII adalah Sulawesi Tenggara mendapat apresiasi dari sejumlah Pemuda di Sultra. Apalagi, rencana kedatangan Presiden RI, Jokowidodo yang dikabarkan akan ikut menghadiri Munas Kadin tersebut. Meskipun dengan alasan covid 19, Pemuda Sultra mantan Ketua BEM Universitas Haluoleo Kendari tetap mendukung Munas tersebut. Dia mengapreasiasi Ketua kamar dagang dan industri (kadin) Anton timbang( AT) yang berhasil membawa Munas kadin di Sultra. Tentu ini mendapat berbagai respon dikalangan masyarakat. “Diketahui Munas kadin tersebut bakal dihadiri 01 RI dan beberapa Menteri. Bagi saya, ini merupakan mementum bagi pemuda untuk mengeluarkan unek-unek terkait berbagai problem yang sudah sejak lama terjadi di Sulawesi Tenggara. Kami akan menyambut kedatangan para petinggi Negara dengan beberapa hal yang harus dipenuhi. Dimulai dari penyelesaian kejahatan lingkungan sampai pada upah buruh,”tutur Maco dalam rilisnya. Dia mengatakan, bahwa problem ini telah menjadi rahasia publik. Bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun demikian anugerah tersebut belum mampu dikelolah dengan baik oleh pemerintah dan para pelaku pelaku usaha pertambangan untuk mensejahterakan masyarakat. Baginya, secara umum, mereka hanya mengeruk dan membawa kekayaan alam keluar. Yang lebih miris lagi maraknya ilegal mining di Sultra. Dia menyebut banyak aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari menambang diluar IUP, tanpa memiliki IPPKH atau menerobos hutan lindung. “Terlebih lagi masih banyak ( mafia) yang tidak melakukan reklamasi, akibatnya masyarakat hanya merasakan dampak buruk akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut,”katanya. Sementara itu, Pemuda Sultra Atan menambahkan bahwa upah minimum pekerja harus dinaikkan mengingat Sultra menjadi salah satu kawasan pertambangan. Bagi dia, itu akan menambah pendapatan daerah maupun Negara. “Saya meminta Presiden RI untuk melakukan evaluasi pertambangan Ilegall di Sultra,”katanya.
