Hukrim Sengkarut Tambang Nambo, Dirkrimsus Lempar Tanggung Jawab, KP2SL Nilai Tidak Profesional By rightnewskendari Posted on April 30, 2023 1,894 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Linkedin KENDARI, RIGHTNEWS.COM Polemik aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Nambo Kota Kendari kembali menyita perhatian masyarakat, Komentar pun datang dari Komunitas Pemerhati Sosial dan Lingkungan (KP2SL). Dalam keterangannya, Ketua KP2SL Rizal Patasumowo mengatakan, pihaknya menyoroti adanya aktivitas pengapalan hasil tambang ilegal yang kembali di lakukan melaui Pelabuhan kapal malam pada Rabu 26 April 2023. “Namun pada tanggal 27 April 2023 Pukul 12.00 Wita berdasarkan informasi yang kami dapat aktivitas tersebut telah di berhentikan oleh Pihak Polda Sultra dan ada beberapa sopir truk dan operator Eksa yang diamankan oleh pihak Krimsus Polda Sultra untuk dimintai keterangannya,” ujarnya, pada Minggu (30/4/2023). Namun selang beberapa jam lanjut Rizal pihaknya mendapatkan informasi bahwa aktivitas pengapalan tersebut kembali dilakukan hingga kapal tongkang yang di gunakan tersebut telah full dan di izinkan berlayar. “Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami, ada apa dengan Ditkrimsus Polda Sultra yang sudah melakukan penangkapan langsung di lapangan dan mengamankan beberapa orang, namun kemudian membebaskan dan membiarkan kembali aktivitas ilegal itu tanpa alasan yang jelas, padahal aktivitas itu jelas melanggar UU,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan, sebelum pihaknya mendapat informasi adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Sultra terhadap beberapa pekerja tambang ilegal, kami sudah terlebih dahulu melaporkan aktvitas pengapalan tersebut melalui Via WhatsApp ke Kapolresta Kendari, secara tegas beliau menjawab WhatsApp kami. “Sudah di ambil alih kasusnya oleh Krimsus Polda dan sekarang anggota dari Polda sudah mengamankan tongkangnya,” ucap Rizal membacakan isi pesan WhatsApp Kapolresta Kendari. KP2SL juga mempertanyakan mengenai saling lempar tanggung jawab antara Krimsus Polda Sultra dan Polresta Kendari mengenai permasalahan tambang ilegal yang terjadi di Nambo. “Menjadi aneh bagi kami pernyataan Dirkrimsus Polda Sultra yang mengatakan bahwa polemik tambang ilegal di Nambo telah di limpahkan dan ditangani oleh pihak Polresta, sehingga kami menilai penangan tambang ilegal yang dilakukan oleh pihak Krimsus seperti lelucon dan bukan lagi berkiblat pada Penegakan Hukum,” ungkapnya. Ia juga berharap kepada pihak berwenang agar tidak melepas tanggung jawab terhadap kasus tambang ilegal yang berada di Nambo, serta menerima intervensi dari pihak manapun “Seolah olah mereka saling melempar tanggung jawab dan kami juga berharap semoga ini bukan bagian dari upaya untuk lari dari tanggung jawab dan semoga bukan karena adanya dugaan intervensi dari pihak lain,” pungkasnya.
