Home Kolaka Kolaka Utara Selundupkan Nikel Ke China, PT PJM Gunakan Kuota Ilegal?

Selundupkan Nikel Ke China, PT PJM Gunakan Kuota Ilegal?

397
Foto/Ketgam : Tongkang yang berlabuh

KOLUT, RIGHTNEWS.COM – Sepak terjang perusahaan tambang nikel ilegal di wilayah Sulawesi Tenggara seperti tak ada habisnya. Meskipun tidak memiliki kelengkapan administrasi, namun masih ada saja perusahaan seperti PT Patrindo Jaya Makmur (PJM) yang berani mengangkut nikel dalam negeri dan membawa ke negara lain.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra segera menangkap Direktur Utama PT PJM atas dugaan penyelundupan nikel ilegal ke Cina.

Ketua Harian DPD Pospera Sultra, Nukman Lusa menungkapkan, PT PJM melakukan penyelundupan ore nikel kadar rendah ke Cina. Tuntutan ini, berawal dari berlabuhnya Vessel asal cina yang memuat nikel di Jetty milik PT Kasmar Kabupaten Kolaka Utara, yang luput dari pantauan Polda.

Jika keberadaan kapal vessel tersebut untuk tujuan ekspor, Kata Nukman, PT PJM tidak bisa melakukan ekspor. Pasalnya, perusahaan ini belum memiliki smelter sesuai petunjuk dari Kementrian ESDM. Ketika PT PJM melakukan ekspor, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Permen ESDM no 25 tahun 2018.

“Rekomendasi ekspor dapat diberikan apabila perusahaan telah mencapai kemajuan tingkat fisik pembangunan fasilitas pemurnian (Smelter) yang telah ditentukan dalam Permen 25 tahun 2017,” bebernya saat ditemui di Kendari, Selasa 31 Desember 2019.

Ia menduga, terkait penyelundupan ore nikel PT PJM, telah merugikan negara dan kerusakan alam. Fakta lapangan yang ia temukan, PT PJM mengambil ore nikel dari PT Kasmar.

Diduga, Surat Keterangan Verifikasi (SKV) diatas IUP milik PT Kasmar dan beberapa perusahaan lainnya yang dipakai PJM mengangkut nikel, sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, PT PJM diduga menggunakan IUP dan kuota ore ilegal mengeruk kekayaan nikel di Kolaka Utara.

“Semua instansi terkait yang bersangkutan dengan kebijakan ekspor harus diperiksa Polda Sultra. Terutama Bea Cukai. Karena ini sudah bicara pajak,” tambahnya.

Terkait ekspor ore nikel PT Patrindo, jurnalis media ini mendapat fakta bahwa ore yang dimuat bukan sepenuhnya olahan perusahan tersebut. Namun, diambil dari beberapa penambang perusahaan lain. Hal ini bertentangan dengan aturan ekspor Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Informasi ini, dibenarkan Direktur PT Rahambuu Nusantara Berkah (RNB) Abdul Gafur sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa bongkar muat (PBM) yang menangani langsung ore milik PT Rai Dili Pratama (RDP) saat ini.

“Yang tongkang (dua unit) itu saya tangani akan mengisi ke vessel punya Patrindo (PJM),” ucapnya.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Dinas ESDM Provinsi Sultra, Yusmin menegaskan, PT Patrindo Jaya Makmur diberikan kuota ekspor oleh Kementrian Perdagangan sebanyak 137.500 metrik ton.

Kata Yusmin, produk pertambangan dengan kriteria tertentu yang akan diekspor hanya berasal dari hasil pertambangan PT PJM, dan harus memenuhi ketentuan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 01/M-DAG/1/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan, hasil pengelolaan, dan pemurnian serta harus memenuhi perundang undangan yang berlaku.

“Harus berasal dari hasil pertambangan PT Patrindo. Tidak boleh mengambil ore nikel dari perusahaan lain. Kalau sudah begitu, itu merupakan pelanggaran,” tegas Yusmin.

Saat media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Seksi Penyuluhan Bea Cukai Kendari, Handoko, membenarkan ada tiga kapal vesel asal cina berada di Kolaka Utara. Kata Handoko, ke tiga kapal tersebut untuk memuat ore nikel milik PT PJM. Namun sayangnya Handoko menyembunyikan data kapal ke tiga tersebut.

“Sesuai permohonan pemuatan dengan lampiran dari surveyor, rencana pemuatan kapal MV. Yan Dun sebanyak 48.760 metrik ton, sedangkan MV.Hai Yang Zhi sebanyak 55.200 metrik ton,” ujarnya.

“Untuk kapal ketiga, kami belum terima permohonan muat,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kepolisian Sultra Brigjen Pol Merdy Syam mengatakan, akan melakukan pengecekan terkait informasi ia terima.

“Saya akan cek kembali apakah informasi tersebut seperi itu. Dan tentunya, pada prinsipnya kita akan lakukan upaya upaya penegakan hukum,” tegasnya.(***)

Laporan : Syukur

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Kolaka Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Polda Sultra Bubarkan Aksi Pengunjukrasa Dengan Helikopter

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara mengerahkan hel…