Home Hukrim Ketua Peradi Kendari Minta Walikota Cabut Instruksinya : Sebab Ini Bakal Menuai Polemik

Ketua Peradi Kendari Minta Walikota Cabut Instruksinya : Sebab Ini Bakal Menuai Polemik

2,215
Foto : Praktisi Hukum, Dr Dahlan Moga, SH.MH

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Intruksi Walikota Kendari, Sulkarnain yang memerintahkan masyarakat Kota Kendari untuk tinggal di rumah dalam waktu tiga hari, menuai kritik. Bagaimana tidak, intruksi yang dikeluarkan tersebut belum mendapat Persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI.Sehingga, kebijakan Sulkarnain bakal berdampak sosial kepada masyarakat di daerah.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PERADI Kota Kendari, Dr Dahlan Moga SH, MH. Praktisi hukum ini menyebut, kebijakan Pemerintah Kota Kendari sangat prematur dan terkesan terburu-buru. Tiga point instruksi tersebut cacat hukum. Seharusnya, Pemkot mesti mengajukan persetujuan ke Kemenkes lebih dulu. Agar mendapat restu menerapkan sistem tinggal di rumah kepada masyarakat Kendari. Bagi Dahlan, cacat hukum dari kebijakan itu terlihat dari kata Perintah dan Tindakan yang diambil nantinya, jika masyarakat tetap keluar rumah.

“Kalau saya lihat ini cacat hukum. Kalau tujuannya memerintahkan berarti kesannya wajib. Apalagi akan diamankan jika tetap keluar. Dalam hukum pidana, orang yang diamankan sama saja ditangkap atau ditahan. Pada Prinsipnya, aturan ini sangat serampangan,”kata tim Ahli DPRD Sultra ini, (9/04/2020).

Dahlan melanjutkan jika dari sisi hukum instruksi tersebut bertentangan dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar yang mana untukk menetapkan daerah dengan pembatasan sosial dengan skala besar. Kata dia, Pemda harus mendapatkan persetujuann Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan.

“Oleh karena itu, saya berharap Walikota mencabut instruksi tersebut cepat karena instruksi ini telah meresahkan rakyat. Saya harap Walikota sebelum menerapkan suatu aturan harus mengkaji betul dasar hukum agar tidak menimbulkan keserampangan hukum,”tegas Praktisi Hukum ini. (***)


Laporan : Syukur

 

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Hukrim

One Comment

  1. Anonim

    April 10, 2020 at 11:35 am

    Tiggal kebijakan aj dari pemerintah apabila ada masyarakt yg diamankan….7an nya memang bagus untk segra memutus mata rantai penyebaran virus covid 19…
    Pemerintah hrs segra mengambil sikap krn virus ini sgt mematikan….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Polda Sultra Bubarkan Aksi Pengunjukrasa Dengan Helikopter

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara mengerahkan hel…