Home Hukrim KAKP Bawa Bukti SK Gubernur ke Jaksa, Terkait Dugaan Korupsi Kelebihan Realisasi Pembayaran Dalam APBD Kota Baubau Tahun 2019

KAKP Bawa Bukti SK Gubernur ke Jaksa, Terkait Dugaan Korupsi Kelebihan Realisasi Pembayaran Dalam APBD Kota Baubau Tahun 2019

143


KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Lembaga Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) kembali membawa bukti baru ihwal laporan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Kota Baubau yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra. Kasus tersebut berkaitan dengan kelebihan belanja dalam APBD Kota Baubau Tahun 2019 yang tak sesuai dengan alokasi dan realisasi yang berkisar Rp 6,2 Miliar. Tambahan bukti tersebut diserahkan ke Jaksa Kejati Sultra, untuk kemudian ditindaklanjuti.

Tambahan bukti ini melengkapi laporan awal yang dilaporkan KAKP sebelumnya pada awal bulan Juni lalu. Bukti baru tersebut berupa Keputusan Gubernur hasil Evaluasi Rancangan Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 361 Tahun 2020, Rancangan Peraturan daerah tentang anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019, dan Rancangan Penjabaran Peraturan Darah tentang belanja Daerah Tahun 2019 .

Surat Keputusan Gubernur tersebut, sebagai bukti bahwa hasil evaluasi pertanggungjawaban Pendapatan Belanja Daerah Kota Baubau bermasalah. Diantaranya terdapat 23 OPD sekaligus laporan pertanggungjawaban di Sekretariat Daerah yang tak sesuai dengan Aturan Perundang-undangan. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, menurut pelapor Isya Ansari Pemerintah Kota Baubau, mesti memperbaiki adanya permasalahan belanja daerah Tahun 2019. Belanja Daerah tersebut yang terjadi kelebihan pembayaran yang tak sesuai dengan alokasi dan realisasi.

“Bertentangan dengan aturan, SK Gubernur tersebut memerintahkan Pemkot Baubau untuk segera menindaklanjuti Keputusan ini yang dikeluarkan 29 Juni Tahun 2020, namun sampai saat ini tidak dilakukan,”tutur Isya Ansari memberikan keterangan persnya.

Isya Ansari menyebutkan, seharusnya Pemerintah Kota Bauba sudah menindaklanjuti SK tersebut terhitung selama 7 hari. Ini juga sudah pernah dibahas di DPRD Baubau namun ditolak. Penolakan pertanggungjawaban tersebut atas Keputusan Gubernur karena Pemda tak menindak lanjuti SK Gubernur. Imbasnya, rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pendapatan belanja daerah tidak dapat menjadi Perda oleh DPRD Kota Baubau.

“Kami sudah sodorkan bukti ini dengan beberapa data lain terkait kasus dugaan korupsi kelebihan pembayaran alokasi dan realisasi APBD di Kota Baubau berkisar Rp 6,2 Miliar Tahun 2019.KAKP juga akan menyurati Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Baubau, atas diindahkannya keputusan Gubernur tersebut,”katanya .(Bar)


Laporan : Tim

 

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Hukrim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Peringati Hari Kesaktian Pancasila ke 55, Gubernur Sultra Ikuti Upacara Secara Virtual Bersama Presiden

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., meng…