Home Hukrim Diduga Membangun Tak Sesuai RTRW, Developer PT BTN Griya Maharja Kendari Dilapor ke Jaksa

Diduga Membangun Tak Sesuai RTRW, Developer PT BTN Griya Maharja Kendari Dilapor ke Jaksa

118

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Belum juga membangun secara tuntas, developer PT BTN Griya Maharja disoal. Bagaimana tidak, pembangunan BTN tersebut diduga melanggar tata ruang Pemerintah Kota Kendari. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuda Indonesia (FKPI) Sultra, La Tanda.

Ketua Forum FKPI Sultra, La Tanda menuturkan bahwa BTN tersebut melanggar Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
Merujuk Pada UU tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kendari dalam hal Penataan Ruang Wilayah telah di atur dalam peraturan Daerah kota Kendari No. 1 tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kendari tahun 2010-2030. Kemudian tentang Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB).

“Dimana bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan (IMB). Lain halnya dengan yang dilakuakan oleh perumahan PT BTN Griya Maharaja. Secara terang-terangan melawan hukum Yang dimana berdasarkan hasil investigasi di lapangan kami telah menemukan indikasi pelanggaran,”tutur dia dalam keterangan persnya hari ini, (25/11/2020)

Dia meminta Pemerintah Kota Kendari dalam hak ini Walikota segera menghentikan aktivitas pembanguan BTN tersebut. Sebab, jika tidak maka akan terjadi pemanfaatan yang salah yang dilakukan Developer. La Tanda menyebut, lokasi yang dipakai BTN tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dilokasi tersebut adalah masuk kawasan hutan.

“Ini dapat menimbulkan perubahan fungsi ruang maka di penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp 500.000.000. dan peraturan Daerah kota Kendari No. 1 tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kendari tahun 2010-2030, pasal 1 angka 31 kawasan hutan adalah wilayah tertentu atau yang di tetapkan oleh pemerintah dan di pertahaankan sebagai hutan tetap,”tegasnya

Dia juga meminta Polda Sultra, Kejaksaan Negeri untuk memeriksa semua pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan BTN tersebut. Kasus ini kata La Tanda telah dia laporkan di Kejaksaan Negeri Kendari. Sebagai bukti, bahwa pembangunan yang dijalankan Developer adalah perbuatan melawan hukum.

“Kami sudah laporkan ke Kejaksaan Negeri Kendari,”terangnya .

Sementara itu, dalam laporan tersebut, dia diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kendari Ari Siregar. Menurut Ari laporan ini bakal ditelusuri lebih dulu. Makanya pihak Kejaksaan akan melakukan pengumpulan Bahan mengenai laporan tersebut.

“Iya, ada laporan dari Mahasiswa. Kami juga akan telusuri,”tegasnya. (De)

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Hukrim

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Baca Juga

Jangan Main-main Dengan Dana Covid ! Pengamat Kebijakan Publik Sultra Minta Dinkes Porsikan Anggaran Sesuai Aturan

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Peruntukan Dana Covid 19 sebaiknya disampaikan ke publik se…