Home Buton Buton Utara Diduga Bermasalah, Lepidak Sultra Minta Gubernur Cek Pengerjaan Proyek Jalan Butur dan Muna

Diduga Bermasalah, Lepidak Sultra Minta Gubernur Cek Pengerjaan Proyek Jalan Butur dan Muna

321


BUTUR, RIGHTNEWS.COM – Masih menindaklanjuti Terkait Kasus Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalur Antara Kabupaten Buton Utara/Ronta Dan Kabupaten Muna ( Maligano ). Sejak Kabupaten Buton Utara Mekar Atau Pisah Dari Kabupaten Muna ( Induk ) Jalan maligano – Ronta Tidak Pernah Ada Bagusnya Jalan Tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2022 Ini, Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Di Anggarkan Oleh Pemerintah Pusat Melalui Dana Anggaran Khusus ( DAK Penugasan ) Melalui Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dengan Anggaran Sebesar Rp. 10. 983. 234. 000, 00 Tanggal Kontrak Dimulai 19 Mei – 16 Oktober 2022 Dengan 150 Hari Kalender Pekerjaan Tersebut Sudah Harus 100% Atau Selesai Masa Pekerjaan.

“Setelah Kami Melakukan Investigasi Di Lapangan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Jalur Maligano – Ronta Alias Perbatasan Jalur Antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Tersebut, Dugaan Kontraktornya Masih Mengerjakan Pekerjaan Tersebut Sedangkan Kontrak Kerjanya Sudah Selesai pada 16 Oktober 2022,”katanya.

Pihak Penyedia/Kontraktor CV. Bintang Tombika Konstruksi Berdasarkan Kondisi Pekerjaan Yang Dimana Sampai Hari Ini Belum Dilakukan Pengaspalan Sedangkan Jangka Waktu Pekerjaan Tersebut Sudah Selesai Sesuai Jangka Waktu Kontrak Selama 150 Kalender. Ini Adalah Suatu Pelanggaran Pidana Yang Fatal Dan Dugaan Masuk Ranah Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ) Yang Di Lakukan Oleh Pihak Penyedia/Kontraktor CV. Bintang Tombika Konstruksi.

Kasihan Daerah Kabupaten Buton Utara Jika Oknum – Oknum Kontraktor Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Hanya Mencari Keuntungan Dan Pundi – Pundi Saja, Dan Tidak Memperdulikan Kepentingan Masyarakat Secara Umum. Saya Menghimbau Kepada Aparat Penegak Supremasi Hukum Baik Polda Provinsi Sultra, Kejaksaan Negeri Raha, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Mabes Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK – RI ) Untuk Secepatnya Melakukan Penyelidikan Dengan Pemanggilan Kepada Pihak Penyedia/Kontraktor Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Jalur Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Yang Tidak Sesuai RAB.

“Sehingga Menimbulkan Dan Masuk Ranah Dugaan Korupsi. Karena Pekerjaan Tersebut Menghabiskan Anggaran Yang Sangatlah Fantastis Yakni Sebesar. 10. 983. 234. 000, 00. Dan Kami Juga Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK – RI ) Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ( Kejagung RI ), Untuk Memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Bina Marga Dan Sumber Daya Air ( SDA ) Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Haji Burhanuddin Sekaligus Juga Pak Ir Burhanuddin Adalah PJ Bupati Bombana, Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Jalur Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara/Ronta,”Katanya.

Dia mengatakan Kabupaten Muna Yang Dimana Pekerjaan Peningkatan Jalan Tersebut Kami Duga Telah Terjadi dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( KKN ). Dan Kami Juga Telah Melakukan Monitor Secara Intens Terkait Penyedia/Kontraktor Pekerjaan Jalan Tersebut, Ternyata Banyak Kegiatan Yang Mereka Tangani Tahun Anggaran 2022 Ini Di Kabupaten Buton Utara Yakni, Pekerjaan Jalan Ereke – Lemo Rp. 3, 8 M ( DAK ) Pekerjaan Jalan Ereke – Eelahaji Rp. 3,6 M ( DAK ), Pekerjaan Jalan Dalam Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Rp. 36 M ( Dana PEN ), Pekerjaan Jalan Desa Waode Angkalo Rp. 18 M ( Dana PEN ), Jalan Lingkar Dalam Kota Bau – Bau Rp. 39 M.

 

“Gimana Mau Selesai Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Jika Kontraktor Tersebut Banyak Yang Dia Tangani. Saya juga menghimbau Kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Mengecek Langsung Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara Dan Kabupaten Muna Yang Tidak Sesuai RAB Yang Ada,”katanya.

 

Yang Ke Empat Sebagai Contoh Kasus Pekerjaan Jalan Yang Tidak Sesuai RAB Dan Spek Adalah Jalur Jalan Desa Rantegola Dan Pekerjaan Jalan SP 3 Reo Sumber Dana Anggaran Khusus ( DAK Reguler ) Tahun Anggaran 2021 belum Cukup Sebulan Sudah Rusak Parah, Saya Kira Ini Menjadi Bahan Evaluasi Pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, Jangan Memilih Penyedia/Kontraktor Yang Hanya Mementingkan Kepentingan Pribadi Atau Mementingkan Keuntungan Besar Dalam Pekerjaan Jalan Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Masyarakat Kabupaten Buton Utara Secara Umum.

“Saya Sebagai Penggiat Anti Korupsi Sulawesi Tenggara Dan Sementara Melanjutkan Pendidikan Magister Hukum S2 Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana Di Universitas Sulawesi Tenggara ( UNSULTRA ) Sangat Menyayangkan Kondisi Pekerjaan Jalan Jalur Perbatasan Antara Kabupaten Buton Utara Setelah Saya Konfrensi Pers Di Media Baru Di Kerjakan Ulang Oleh Pihak Penyedia/Kontraktor Dalam Hal Ini CV. Bintang Tombika Konstruksi,”ujarnya.

 

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Buton Utara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Baca Juga

Pemkab Konawe Gandeng Kantor Bahasa Sultra Demi Tingkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia

KONAWE, RIGHTNEWS.COM Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST) melaksanakan Sosiali…