Home Nasional Dewan Pers Tak Permasalahkan Status Verifikasi Media, Jika Ingin Bermitra Dengan Pemda, Muhammad Nuh : Yang Penting Berbadan Hukum

Dewan Pers Tak Permasalahkan Status Verifikasi Media, Jika Ingin Bermitra Dengan Pemda, Muhammad Nuh : Yang Penting Berbadan Hukum

135
Ilustrasi

JAKARTA, RIGHTNEWS.COM – Adanya isu surat edaran Dewan Pers tentang media yang terverifikasi Dewan Pers bisa di terima untuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, menyatakan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta verifikasi media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya media boleh melakukan kemitraan dengan Pemda tanpa diverifikasi, Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terfaktual selama media tersebut telah berbadan hukum.

Pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Media Cetak, elektronik maupun siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis (6-2) lalu. Muhammad Nuh menepis jika media melakukan kerjasama dengan Pemda harus yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Muhammad Nuh.

“Tidak menjadi masalah setiap media melakukan kerjasama dengan Pemda meski media tersebut belum terverifikasi Dewan Pers selama media tersebut telah berbadan hukum,” tambah Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun.

Lebih lanjut Hendry juga menyebutkan Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu harus terverifikasi.

“Tidak ada surat itu. Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers.Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi,” tuturnya.

Presiden LIRA, Jusuf Rizal menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pers tersebut secara terpisah, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI), HM. Jusuf Rizal, menyatakan dengan adanya pernyataan Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, tidak perlu lagi menjadi kendala bagi media untuk bekerjasama secara profesional dengan Pemerintah Daerah bahkan dengan Pemerintah Pusat.

“Selama ini media mengalami masalah untuk bekerjasama dengan Pemda dengan alasan media tersebut harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Padahal cukup media tersebut berbadan hukum dan memiliki penanggung jawab,” tergas pria berdarah Madura-Batak yang juga menjabat Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah media tersebut telah terverifikasi atau tidak.

“Yang penting media tersebut Berbadan Hukum. Namun demikian kerjasama dengan Pemda tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, profesional dan konstruktif,” pungkasnya.(Red)

 

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Nasional

4 Comments

  1. ปั้มไลค์

    Agustus 12, 2020 at 2:38 am

    Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.

  2. A big thank you for your article.

  3. Thank you ever so for you article post.

  4. เบอร์มงคล

    Agustus 12, 2020 at 2:42 am

    Hi there, after reading this amazing paragraph i am as well delighted to share my knowledge here with friends.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Peringati Hari Kesaktian Pancasila ke 55, Gubernur Sultra Ikuti Upacara Secara Virtual Bersama Presiden

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi, SH., meng…