Home Lipsus Bongkar Kejahatan Tambang di Kawasan Hutan, Jadi Pemicu Banjir Bandang

Bongkar Kejahatan Tambang di Kawasan Hutan, Jadi Pemicu Banjir Bandang

103
Foto/ Ketgam : Foto Banjir Konawe Utara pada Awal Juni Tahun 2019. Diambil dari tangkapan Drone

KONUT, RIGHTNEWS.COM – Apakah ada hubungannya, pemicu banjir yang terjadi didua daerah Bumi Anoa, Konawe dan Konawe Utara (Konut) dengan eksplotasi lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan tambang? Hal ini menjadi atensi dan pembahasan komisi pemberantasan korupsi (KPK) saat berkunjung di Sultra pertengahan Juni Tahun 2019.

Dalam kuliah umum yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Laode Syarif, Wakil Ketua KPK saat itu bicara terang-terangan masalah tambang yang memicu banjir di Kabupaten Konawe Utara. Laode menyebutkan, banjir kali ini terjadi akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Tentunya, eksplotasi hutan ini berkaitan dengan pengerukan sumber daya alam yang dilakukan oleh hampir seluruh Perusahaan Tambang di Sultra. Apalagi kata pria berdarah Muna ini, eksploitasi berlebihan itu, dilakukan oleh perusahaan tambang yang tak patuh dengan aturan.

Laode mencontohkan, misalkan dengan kewajiban membayar jaminan Reklamasi (Jamrek), kemudian bagi hasil Royalti dan juga izin-izin ya. Hampir seluruh Perusahaan tambang di Sultra ini khususnya Konawe dan Konut, tidak membayarkan Jamreknya. Padahal, Jamrek itu adalah kewajiban yang mesti dibayarkan. Laode bilang, fenomena ini baru dan sangat berbeda dengan banjir sebelumnya.

Foto/Ketgam : Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif saat memberikan keterangan persnya usai menggelar kuliah umum terkait Tambang. Foto ini diambil pada Juni Tahun 2019 silam

KPK Telah lakukan Kajian

Analisis dan kajian KPK kata dia, ini berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dia pun meminta Pemerintah Sultra dalam hal ini khususnya ESDM untuk menindaknya. KPK datang disini kata Laode untuk mengatensi apa yang menjadi masalah besar di Sultra.

Kejahatan dibidang Pertambangan di bumi Anoa sudah terbukti. Faktanya sudah ada beberapa Kepala daerah yang terjerat kasus hukum karena kasus tambang.”Makanya saya sampaikan, agar Pemerintah harus menindak. Karena ini ranahnya Dinas-dinas. Saya sudah sampaikan pada Pak Gubernur Sultra, tindaki secepatnya untuk Perusahaan yang tidak taat hukum . Tapi, kan masih banyak masalah,”kata pria ini

Laode Syarif menjelaskan, di Konawe dan Konut, banyak terjadi alih fungsi lahan. Alif fungsi ini diakibatkan, banyaknya izin-izin yang diterbitkan Pemerintah dalam hal eksploitasi lingkungan. Menurut Syarif , hal mesti menjadi perhatian kita semuanya. Dia bilang, pihaknya sudah berkordinasi dengan Kementerian, yang punya wewenang, dalam menangani Permasalahan ini.”Kita memang harus memperbaiki masalah-masalah ini. Karena kalau tidak, ini akan terus terjadi, banjir kali ini kan berbeda dengan yang dulu,”ujarnya

Bencana Banjir di Konawe Utara dan Konawe terjadi pada 3 Juni lalu. Banjir bahkan merusak sejumlah akses jalan seperti jembatan dan juga jalan lintas Provinsi. Ribuan hektar sawah ikut rusak, dan ratusan Desa terendam air bercampur lumpur. Masyarakat juga mempercayai bahwa fenomena banjir kali ini memang dipicu dari hadirnya, tambang-tambang di dua daerah itu. Sebuah Desa di Kecamatan Asera Kabupaten Konut, hilang. Namanya Desa Tupuwatu, dan juga Walalindu.

Warga Sebut Penyebab Banjir adalah Tambang

Seorang warga bernama Nurhayati (60) menyebutkan, banjir yang datang tidak sama seperti banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Dia yakin, bahwa ada asap pasti ada api. Kecurigaan wanita yang sudah bermukim puluhan tahun itu, pada satu perusahaan yang baru beroperasi, yakni PT Jonlin.

Dia bilang, perusahaan itu memangkas sejumlah hutan dengan membuka lahan perkebunan, sekaligus pabrik tebu. Posisinya diatas gunung tak jauh dari Desa mereka. Nurhayati, mempercayai, banjir ini disebabkan dengan rusaknya kawasan hutan. Sehingga daya serap air berkurang. Makanya air tak lagi masuk ketanah dan langsung meluap dari sungai Walasolo. Akibatnya banjir merendam sampai ke atap rumah warga.”Sejak tahun 1977 saya tinggal disini. Banjir itu tidak pernah seperti ini. Memang ada Perusahaan tambang di dekat sini. Ini ada hubungannya,”kata Nurhayati saat ditemui di sebuah Pengisian di Desa Tupuwatu.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi membantah, bahwa banjir kali ini yang terjadi di Konut, punya hubungan dengan hadirnya Perusahaan tambang. Banjir kata dia sebuah bencana alam. Berkaitan dengan bencana itu, adalah adalah alam. Jadi ini terjadi semua karena kehendak Tuhan. Ali meminta, pihaknya jangan menghubung-hubungkan fenomena alam dengan hadirnya tambang.”Ini sudah kehendak yang Maha Kuasa. Jadi jangan dikait-kaitkan,”kata pria ini

Foto/Ketgam : Warga yang terdampak banjir mengadu ke Bupati Konawe Utara, H Ruksamin

Gubenur, Banjir Kehendak Tuhan

Pernyataan Gubernur Sultra, justru berseberangan dengan Wahana Lingkungan Hidup. Direktur Walhi, Saharudin justru mengatakan penyumbang terbesar penyebab banjir yakni adalah aktivitas Pertambangan. Terutama kata dia adalah pembukaan lahan perkebunan dan juga pertambangan.

Walhi, penyumbang utama banjir adalah Pembukaan Lahan Tambang dan Perkebunan

Walhi yakin karena telah melakukan kajian bersama khususnya di wilayah Kabupaten Konut . Walhi mencatat, sejak 2001 sampai 2013 izin tambang banyak keluar. Sehingga kawasan hutan di Bumi Oheo itu kehilangan 384 hektar tutupan pohon, atau setara 8,6 persen setiap tahunnya karena pembukaan lahan. Kata Saharuddin, hutan di Konut itu sudah hampir habis, terutama yang berada di dalam kawasan pemukiman.

Pihaknya juga menyadari, aktivitas perkebunan memang tidak dikontrubusi saja oleh pemegang izin hak guna usaha (HGU). Namun ada juga dari perkebunan warga. Walau dalam jumlahnya besar tetapi tidak masif seperti tambang dan perkebunan. Dengan aktivitas itu, maka daya serap air berkurang dalam tanah. “Terjai sedimentasi, DAS sungai Lasolo tak mampu menampung hingga terjadi banjir besar seperti saat ini,”katanya.

foto seorang warga Foto/Ketgam : Foto warga sedang mengevakuasi barang barangnya dari banjir

Tim Tipidter Bareskrim Polri Tindaki 7 Perusahaan Tambang di Konut

Dalam penindakan yang dilakukan pada 8 Orang Tim Tipidter Bareskrim Polri, mencatat ada 7 Perusahaan Tambang di Konawe Utara yang menjadi pemicu Banjir Bandang pada Juni 2019 silam. Tim Tipidter Bareskrim yang dipimpin oleh Kombes Pol Pipit Rismanto mencatat penindakannya selama berada di Kecamatan Marombo Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sejumlah perusahaan tersebut yakni PT NPM, PT PNN, PT RMI, PT TNI dan PT AMPA serta PT Bososi Pratama. 7 Perusahaan inilah yang diduga menjadi pemicu Banjir di Konawe Utara. Sebab mereka melakukan pengerukan Nikel didalam kawasan hutan tanpa izin. Sejumlah perusahaan ini menambang dalam IUP PT Bososi Pratama tanpa memiliki Surat Perintah Kerja (SPK)

Tim ini sebelumnya terlibat dalam proses penyelidikan pada tim terpadu Investigasi yang pernah dibentuk untuk mengungkap banjir bandang di Konawe Utara. Selama 20 hari, tim dalam Pimpinan Kombes Pol Pipit Rismanto ini melakukan penindakan di Konawe Utara. Penindakan tersebut dilakukan di IUP PT SBB. Dari IUP PT SBB, total sebanyak 46 ribu Metrik Ton lebih Ore nikel yang disita.

Tumpukan Ore Nikel ditemukan di Jetty dan Stokpile CV Malibu, Jetty Stockpile PT Nabusa dan Jetty Stockpile PT Bososi Pratama.Penindakan tim Tipidter Bareskrim diketahui dilakukan sejak 14 Maret lalu dan kemudian ditindaklanjuti pada 4 April. Tim Bareskrim Polri bersama ESDM, serta Tim Tipidter Reskrimsus Polda Sultra menduga Ore nikel ini hasil pengerukan alat berat milik perusahaan dalam kawasan Hutan lindung yang diduga Ilegall.

Foto/Ketgam : Penindakan yang dilakukan oleh tim Mabes Polri di Kecamatan Marombo Kabupaten Konawe Utara

Kombes Pol Pipit Rismanto mengatakan, penanganan sejumlah kasus dugaan illegal mining di Sultra berawal dari penanganan banjir di Konawe dan Konawe Utara.
Saat itu, tim Mabes Polri turun langsung dan menemukan salah satu penyebab banjir karena adanya aktivitas pertambangan di luar IUP dan kawasan hutan lindung.
Kombes Pol Pipit Rismanto adalah salah satu tim investigasi penyebab banjir Konawe dan Konawe Utara pada pertengahan 2019 lalu.

Selain karena faktor alam, lanjutnya, juga diperparah dengan perubahan bentang alam dari perbuatan manusia, diantaranya adalah pembukaan lahan (baik tambang maupun perkebunan).Tim investigasi penyebab banjir Konawe juga menemukan pembukaan lahan perkebunan di dekat daerah aliran sungai, kegiatan pertambangan nikel yang tidak layak lingkungan dan bahkan pertambangan illegal di kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi.

“Menurut hemat kami, bahwa semua pihak termasuk para oknum yang seharusnya menjadi wasit yang adil bagi masyarakat, untuk lebih peduli kepada bencana yang bakal muncul nantinya, dan mengawal pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan, dari pada mempermasalahkan kedatangan Tim Bareskrim Polri, katanya

FOTO/Ketgam : Hasil penindakan didapatkan tumpukan Ore Nikel yang dikeruk oleh 7 Perusahaan di kawasan Hutan Lindung

Kombes Pipit juga memastikan, bahwa pihaknya akan tetap mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan tata kelola pertambangan yang baik dan benar, dengan memenuhi aspek yuridis, teknis, ekonomis, ekologis dan sosiologis serta asas kemanfaatannya jelas untuk pembangunan daerah, dan tidak terganggunya investasi yang telah berjalan di wilayah Sultra.

Penindakan itu dilakukan di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. 46 ribu Metrik Ton nikel lebih tersebut, terdapat berbagai macam kadar. Berdasarkan titik koordinat penemuan ore nikel dan kesaksian saksi-saksi bahwa ore nikel tersebut saat ini diduga merupakan hasil dari praktek penambangan illegal yang dilakukan didalam kawasan hutan dan diluar IUP OP maupun IPPKH. Berdasarkan Perkap 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti bahwa ore nikel tersebut dikategorikan sebagai barang temuan.

Untuk membuktikan kepemilikannya, agar pemilik tidak lupa membawa bukti kepemilikan dapat berupa :
1. Akta Perusahaan 2. IUP OP Perusahaan (peta) 3. IPPKH Perusahaan (peta) 4. RKAB Perusahaan 5. Laporan Realisasi Kegiatan Tambang 6. Sertifikat KTT Perusahaan.
Diberikan batas waktu klaim terhadap barang bukti temuan tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pengumuman ini disampaikan. Apabila batas waktu tersebut terlampaui maka seluruh barang temuan ini akan dilakukan lelang eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari dan hasil lelangnya akan dikuasai Negara.

Dua Desa yang Hilang Saat Banjir di Konawe Utara

Foto/Ketgam : Dua Desa yang Hilang di Konut Pasca Banjir Bandang Tahun 2019 Silam

Aktivitas ibu-ibu dan anak kecil didalam sebuah tenda kecil, masih sama seperti biasanya. Waktu itu pukul 08.00 wita, pagi. Sementara sang suami sibuk berjaga di pinggiran sungai. Mencari sisa-sisa barang yang tertinggal.

Sebagian lagi, para remaja berjemur pakaian basah di jalan poros. Menenteng barang-barang kotor, untuk dikeringkan. Adapula pakaian yang dikenakan, namun tak layak lagi dipakai di badan.

Mereka adalah warga Konut, yang baru saja mendapat musibah banjir bandang sejak 3 Juni lalu. Mereka harus kehilangan rumah, dan terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat bersama keluarga untuk bertahan hidup.

Aktivitas ini dapat anda lihat, jika melintas di jalur menuju Kecamatan Wanggudu Jaya, jalur menuju Kecamatan Asera dan juga jalur menuju Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara (Konut). Ratusan warga mengungsi ditempat ketinggian dan memilih makan seadanya dalam tenda pengungsian di pinggir jalan poros.

12 hari sejak 3 Juni lalu, hujan yang terus mengguyur Konut, tak kunjung berhenti. Akibatnya ada 9 Kecamatan di Puluhan Desa di Konut Terendam dan hanyut. Data BNPB, merilis 202 unit rumah hanyut dan 1.396 unit terendam.

Hal ini, memaksa ratusan kepala Keluarga harus mengungsi. Akses jalan terputus serta aktivitas perkantoran dan pendidikan berhenti sementara. Dua Desa dikabarkan hilang.

Ada empat Kecamatan dan puluhan Desa yang tak bisa diakses melalui darat di Konut menjadi tempat terparah berdampak banjir. Yakni Langkikima, Oheo, Wiwirano, dan Kecamatan Landawe. Namun , adapula juga Desa yang dapat diakses dengan darat dan menjadi Desa yang dikabarkan sudah tak terlihat lagi alias hilang. Rightnews.id berkesempatan mengunjungi Desa tersebut.

Namanya Desa Tupuwatu dan juga Desa Walalindu. Akses jalan dapat ditempuh dalam 15 Kilo meter, dibandingkan 4 Kecamatan terparah lainnya, yang membutuhkan jalur Udara untuk sampai dengan selamat.

Desa ini berada ditempat terpisah, masuk dalam Kecamatan Asera. Desa Tupuwatu, hanya berjarak 100 meter dari 15 Kilo menempuh jalan poros jembatan Asera.

Dari poros sudah tak terlihat lagi Desa tersebut, pasca banjir melanda. Hanya warna atap tenda darurat yang didirikan oleh Polisi dan BPBD setempat. Desa ini seakan hilang, karena puluhan rumah warga hanyut terbawa arus dari kekuatan sungai Lasolo.

Begitu pula posisi Desa Walalindu. Jarak tempuh dari Poros berkisar 2 Kilo meter. Jalurnya cukup terjang. Hanya mobil Truck dan kendaraan roda empat double kabin yang mampu menembus Desa tersebut.

Yang sulit untuk masuk, karena ada jembatan kecil yang terputus. Rightnews.id yang menumpang kendaraan truk Brigade Mobile (Brimob) Polda Sultra tiba pada pukul 15.00 wita. Polisi membantu untuk proses evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga yang mengungsi.

Menurut seorang warga, bernama Kiki, rumahnya terbawa air, setelah satu jam sungai Lasolo meluap. Hantaman arus dari sungai tersebut membuat rumah-rumah lain ikut hanyut.

Sekolah terendam, sampai-sampai semua barang-barang ikut terbawa. Dia bercerita, air turun sejak tanggal 3 Juni. Insident naiknya air tersebut dirasakannya pada waktu malam hari. Dia, anak dan suaminya saat itu terlelal tidur.

Begitu merasa ada hal yang tak beres dia terbangun. Kiki mencoba membuka pintunnya. Dia terkaget saat melihat air sudah masuk kedalam rumahnya. Ketinggian rumahnya yang sejenis rumah panggung membuat dirinya harus mencari alat bantu.

Apalagi dia harus menggendong anaknya yang masih berumur 5 tahun.”Jadi, saya minta suamiku cari perahu . Karena rumah ku itu rumah panggung. Otomatis kalau saya turun kebawa, pasti sudah tenggelam,”katanya berkisah

Kiki menunggu suaminya yang mengambil perahu kecil dan langsung menumpangi perahu. Dia menyaksikan, malam itu semua rumah hanyut dan terendam. Namun, tak ada satupun korban jiwa. Pasalnya, sebagian warga sudah lebih dulu naik kedaerah ketinggian.

Nah, saat ini Kiki harus mengungsi di tenda darurat. Dia bersama , suami dan anaknya harus tidur ditenda. Pada siang hari, suaminya berjaga di pinggiran sungai untuk mencarj barang – barangnya yang hanyut terbawa air.” Iya kasian. Kita ini ada ratusan KK, mengungsi. Kita tunggu-tunggu arus rendah dan mencari sisa -sisa barang. Kalau rumahku biarmi saja. Sudah hilang mi juga ini Desa,”katanya

Sementara itu, Bupati Konut, Ruksamin memastikan setiap Warga yang menjadi korban banjir mendapatkan bantuan losgisitk setiap hari. Pemerintah juga menjamin akan melakukan relokasi rumah warga yang sudah hilang , dan hanyut terbawa arus.

Pasangan Raup ini, menuturkan, setiap warga diminta bersabar, dan juga mempercayai Pemerintah akan menanggulangi bencana ini.”Kami akan relokasi. Warga yang tidak layak lagi tinggal di desa tersebut kita relokasi. Saya tidak mau wargaku kelaparan,”katanya.(***)

Penulis : Tim Redaksi

 

 


Penulis : Tim Redaksi Rightnewskendari.com

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Lipsus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Polda Sultra Bubarkan Aksi Pengunjukrasa Dengan Helikopter

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara mengerahkan hel…