Home Kendari 32 Anggota Legislatif Sepakati Hasil RAPBD Perubahan Tahun 2020

32 Anggota Legislatif Sepakati Hasil RAPBD Perubahan Tahun 2020

84
Foto/Ketgam : Hasil Rapat Paripurna RAPBD Perubahan Tahun 2020

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Perubahan Tahun 2020 tuntas dibahas. Hal ini sesuai dengan hasil akhir dengan disetujuinya RAPBD oleh Eksekutif dan Legislatif dibuktikan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama atas RAPBD P 2020. Dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak 32 anggota Legislatif menyetuyui RAPBD Perubahan.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi menuturkan, bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 317 dipertegas.

Bahwa kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Suwandi Andi menyebutkan, Pendapatan daerah yang besumber dari PAD mengalami perubahan, semula ditargetkan sebesar Rp. 1,224 triliun, berubah menjadi Rp. 964,867 milyar, atau mengalami penurunan sebesar 21,19 persen. Perubahan target tersebut, berasal dari komponen pajak yang mengalami penurunan target perolehan dari semula direncanakan sebesar Rp. 984,253 milyar berubah menjadi Rp. 781,688 milyar, berkurang sebesar Rp. 202,564 milyar, atau turun sebesar 20,58 persen.

“Penurunan tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor turun 14,56 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,10 persen, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4,15 persen,”tutur Suwandi Andi

Hasil rapat ini tak dihadiri Gubernur Sultra, H Ali Mazi. Namun, pembahasan tetap mendapatkan titik terang. Suwandi Andi mengatakan, PAD yang bersumber dari retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 5,96 persen, berasal dari Restribusi Jasa Usaha turun sebesar 6,60 persen, sedangkan Restribusi Jasa Perizinan tertentu mengalami peningkatan sebesar 27,78 persen.

“Dewan mencatat beberapa asumsi dasar yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD tahun ini adalah : Adanya Perkembangan Yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum pada APBD Pokok, serta Pergeseran Anggaran dan penggunaan Silpa Tahun Lalu,”katanya

Mengenai Perkembangan Yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum pada APBD Pokok lebih disebabkan dengan asumsi perubahan ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah. Serta adanya kebijakan di bidang pembiayaan sehingga harus dilakukan perubahan APBD.

“Berdasarkan analisis kami, Hal-hal tersebut telah dirumuskan oleh pemerintah daerah dalam Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD,”tutupnya. (Bar)


Laporan : Hamid
Editor.    : Syukur

Artikel Lainnya
Load More By rightnewskendari
Load More In Kendari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Baca Juga

Surveyor PT Anindiya Wiraputra Konsult Diduga Mainkan Kadar Nikel

KENDARI, RIGHTNEWS.COM – Surveyor PT Anindya Wiraputra Konsult diduga melakukan perm…